Diduga Mangkrak Tiga Bulan, Warga Soroti Proyek Provinsi di Pekon Srimanganten

 

Tanggamus – Lintashukum86 Warga Pekon Srimanganten, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, menyoroti sebuah proyek yang diduga merupakan proyek Pemerintah Provinsi Lampung karena hingga kini belum menunjukkan perkembangan pekerjaan. Menurut keterangan warga, proyek tersebut telah terhenti selama kurang lebih tiga bulan tanpa adanya kejelasan mengenai kelanjutan pengerjaan.

Selain pekerjaan yang tidak berjalan, warga juga mempertanyakan tidak adanya papan informasi proyek di lokasi. Padahal, papan informasi merupakan bagian penting untuk memberikan keterbukaan kepada masyarakat mengenai nama kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana, dan jangka waktu pekerjaan

dan yang lebih menyedihkan masyrakat yang kerja borongan batu pun belum di bayar dengan nilai yang sangat fantastis.

Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPR) fraksi NasDem Sutra Jaya  mempertanyakan terkait proyek itu. Yg sudah lama mangkrak tidak ada kejelasan. Tentu merugikan masyarakat mengingat itu sangat rawan banjir. Saya sudah bersusah mngajukan itu ke dinas terkait setelah realisasi sangat kecewa dengan fakta yg ada di lapangan yang tidak ada kejelasan sampai sekarang .

Sudah sekitar tiga bulan belum juga ada aktivitas. Kami juga tidak tahu proyek ini milik instansi mana karena tidak ada papan informasi di lokasi, pungkasnya. 

Hingga saat ini, masyarakat belum mengetahui secara pasti apakah proyek tersebut berada di bawah kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, atau instansi pemerintah lainnya.

Warga berharap pemerintah segera memberikan penjelasan mengenai status proyek tersebut dan memastikan pembangunan dapat kembali dilanjutkan agar tidak terbengkalai. Mereka juga meminta instansi yang bertanggung jawab untuk memasang papan informasi proyek sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Berdasarkan penelusuran, terdapat paket pekerjaan pembangunan di wilayah Pekon Srimanganten yang tercatat dalam sistem pengadaan pemerintah. Namun, hingga berita ini publikasikan belum dapat dipastikan apakah proyek yang dikeluhkan warga merupakan paket pekerjaan tersebut.

(Tim)